Nusantarakini.com, Jakarta-
Kepemimpinan Amanah Bukan Pemasaran Produk
Oleh Defiyan Cori
Saat ini kita terbawa arus dari sebuah sistem demokrasi di bidang politik yang cenderung dimaknai secara monolitik, yaitu pilihan langsung. Sistem ini tidak hanya tidak cocok (compatible) dengan suatu bangsa dan negara, tetapi telah mencerabut akar budayanya yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Propaganda demokrasi dengan model pilihan langsung menjadi seolah-olah satu-satunya jalan yang paling demokratis dibanding model pilihan tidak langsung, sehingga akhirnya nengabaikan dasar dan konstitusi negara.
Kepemimpinan adalah sebuah penyerahan (delivery) sebuah tugas pokok dan fungsi serta wewenang telah dirubah menjadi sebuah cara memasarkan sebuah produk dan manusia dianggap sebagai sebuah produk yang diproduksi sebuah organisasi perusahaan, di satu sisi. Di sisi yang lain, calon pemimpin yang diajukan seolah-olah ditempatkan sebagai pihak yang sedang melamar pekerjaan yang dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam sebuah organisasi perusahaan yang menawarkan diri untuk mengabdi pada perusahaan tersebut. Bahkan, lebih dari itu untuk dapat menjamin diterimanya sang calon pencari kerja, tidak sedikit yang mengeluarkan dana untuk diserahkan pada calon perusahaan tempat mengabdi itu. Itulah gambaran saat ini yang terjadi dalam sistem demokrasi pasar dengan model pilihan langsung yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan cara dan model seperti tersebut, maka tidaklah heran bahwa kepemimpinan hanya dimaknai sebagai sebuah proses jual beli atau transaksional dan negosiasi antara penjual dan.pembeli di satu pihak, dengan produknya calon pemimpin. Di lain pihak adalah komitmen yang telah disepakati oleh sang calon pencari kerja dengan organisasi perusahaan tempat pencari kerja dengan membawa visi dan misi yang telah disepakati. Tidak jarang, sang calon pencari kerja harus berjibaku menjual dirinya sendiri sebagai produk dari perusahaan itu agar dapat dibeli oleh konsumen dalam hal ini adalah calon pemilih.
Demokrasi kita saat ini telah menempatkan sebuah amanah yang begitu berat dan tanggungjawab yang luas diemban oleh seorang calon pemimpin telah dimaknai secara sederhana seperti membeli sebuah produk yang ditawar2kan. Lebih dari itu, pasar yang dikelola adalah pasar persaingan sempurna yang mana terdapat produk lain atau calon pemimpin lain yang juga ditawarkan oleh organisasi perusahaan lain. Pada posisi inilah makna sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dipertaruhkan, apalagi cara memilihnya ibarat permainan judi, yang banyak suara lah yang memenangkan kompetisi.
Jika kita membaca dan mengacu pada sila ke-4 Pancasila, bahwa kepemimpinan rakyat itu adalah hikmat kebijaksanaan yang dilakukan melalui permusyawaratan/perwakilan. Artinya ada sejumlah perwakilan yang bermusyawarah (orang-orang terbaik dan terpilih melalui seleksi ideologi, integritas, kapasitas dan kapabilitas), lalu mereka memilih salah seorang diantaranya untuk diberikan amanah kepemimpinan. Jadi, sebenarnya kepemimpinan Indonesia itu dilakukan dengan model pilihan tidak langsung. Lalu, apakah model pilihan langsung itu tidak demokratis? Justru yang menjadi pertanyaannya adalah jika sebuah demokrasi memperhatikan ekonomi dan pasar juga, maka perlu kita ajukan pertanyaan lain, apakah pilihan langsung lebih efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan? Justru dengan alat yang lebih canggih sekalipun, misal melalui E-Voting hasil dari sebuah demokrasi semakin tidak ekonomis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa sebabnya, adalah karena bisa saja kecurangan lebih banyak terjadi dan hasil dari pemilihan itu akan menimbulkan sekelompok orang lebih berkuasa dibanding yang lain atau istilahnya the winner takes all dan jelas kesejahteraan seluruh rakyat akan diabaikan.
Kepemimpinan bukan untuk dikompetisikan, Amanah tidak untuk diperebutkan apalagi diminta, tidak akan pernah dapat orang yang berintegritas sekalipun awalnya calon itu dikenal orang yang berintegritas, tapi karena caranya yang salah maka banyak orang-orang seperti ini salah jalan.
Dalam teori Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan dari berbagai ahli sekalipun, bahwa Kepemimpinan bukanlah seperti mencari pekerjaan, yang mana akan terjadi proses negosiasi dan transaksi tentang syarat dan ketentuaan yang dibebankan pada PENCARI KERJA, bahkan mungkin juga sejumlah uang yang dikorbankan. KEPEMIMPINAN yang Amanah adalah Pemberi Kerja mencari orang-orang yang berintegritas dan dengan segala daya mendukungnya, itulah sejatinya tugas Partai Politik, bukan seperti tugas Korporasi atau Perusahaan. (*mc)
(Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi, Ketua Forum Ekonomi Konstitusi)
