Nasional

Periode Kedua Jokowi, Kualitas Demokrasi di Indonesia Terus Merosot


3 December 2022, 5:19
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Dilihat   186

NUSANTARAKINI.COM – Untuk pertama kalinya sejak 2004, Indeks Transformasi Bertelsmann (BTI) mencatat lebih banyak negara otokratis daripada negara demokratis. Dari 137 negara berkembang dan transisi yang diteliti, hanya 67 yang masih dianggap sebagai negara demokrasi. Jumlah otokrasi meningkat menjadi 70.

“Ini adalah hasil transformasi politik terburuk yang pernah kami ukur dalam 15 tahun kerja kami,” kata Hauke ​​​​Hartmann, manajer proyek BTI di Bertelsmann Foundation, seperti dikutip dari DW.

Menurutnya, hal ini disebabkan semakin sedikitnya pemilihan umum yang bebas dan adil di seluruh dunia, berkurangnya kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta semakin tergerusnya pemisahan kekuasaan.

Sementara, berdasarkan laporan BTI 2022, transformasi politik Indonesia berada di urutan ke 48 dari 137 negara yang diteliti. Laporan itu menilai, demokrasi di Indonesia cenderung cacat.

Laporan itu menemukan, antara tahun 2019 hingga 2021, kualitas demokrasi di Indonesia terus merosot secara perlahan, namun nyata. Terpilihnya Presiden Joko Widodo pada periode kedua telah menjalankan strategi dua jalur melawan gerakan Islam yang berpengaruh di negara tersebut, yang semakin terlihat sejak pertengahan tahun 2010-an.

Di satu sisi, Jokowi telah mengintegrasikan lebih banyak tokoh dan gagasan Islamis sentris ke dalam pemerintahannya, dengan seorang ulama konservatif menjadi wakil presiden Jokowi pada tahun 2019. Di sisi lain, pemerintah telah menekan para pemimpin Islam paling radikal, melarang sebuah organisasi besar, FPI pada bulan Desember 2020 dan menempatkan pelindung karismatiknya di balik jeruji besi.

Kedua strategi ini dianggap menggerogoti kebebasan liberal, meski dengan cara yang sangat berbeda. Sementara, tema konservatif secara sosial dan politik menjadi mengakar dalam wacana pemerintah, ruang untuk perbedaan pendapat anti-rezim (dalam warna apa pun) semakin menyempit.

Masih dalam laporan itu juga, krisis COVID-19 juga dinilai, memungkinkan pemerintah untuk mencegah, dan akhirnya mengabaikan, protes masyarakat terhadap beberapa kebijakannya dengan dalih menegakkan peraturan jarak sosial.

Beberapa undang-undang kontroversial didorong melalui parlemen pada tahun 2020 yang akan sulit disahkan pada waktu normal, bukan COVID-19. Diantaranya adalah Omnibus Law yang ditentang keras oleh serikat buruh dan aktivis lainnya.

Selain itu, kritik terhadap manajemen krisis COVID-19 pemerintah yang lesu mengklaim bahwa pemerintah berusaha membungkam mereka. Kritikus berpendapat, dengan beberapa pembenaran, bahwa pemerintah lambat bereaksi pada fase awal krisis dan memprioritaskan ekonomi daripada masalah kesehatan di periode selanjutnya.

Akibatnya, jumlah kasus di Indonesia meningkat secara konsisten sepanjang tahun 2020 (pada akhir tahun, negara ini memiliki kasus dan kematian terbanyak di Asia Tenggara). Walaupun, pada awalnya ekonomi Indonesia tidak menderita sebanyak negara lain, krisis kesehatan yang berkepanjangan membuat prospek Indonesia untuk pemulihan cepat pasca krisis menjadi lebih buruk. Baik, di dalam negeri maupun di mata internasional, tanggapan Indonesia menuai kritik khusus karena beberapa negara tetangganya yang lebih miskin, seperti Vietnam, mencatat hasil yang jauh lebih baik.

“Pembuat kebijakan Indonesia menjadi tergantung pada menyedot dana negara atau menerima uang dari oligarki untuk membayar operasi politiknya dan sering kali memprioritaskan kepentingan moneternya sendiri di atas kepentingan masyarakat,” kesimpulan laporan tersebut.

Namun, isu kemunduran demokrasi bukan hal yang mengejutkan. Dikutip dari Republika, Athiqah Nur Alami, Kepala Pusat Riset Politik BRIN mengatakan, pada akhir 2021 silam, BRIN telah menyelenggarakan webinar dengan tajuk Kilas Balik Politik Indonesia 2021. Saat itu, tim peneliti BRIN menyoroti fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi Indonesia, yang mungkin juga terjadi di beberapa negara lain di dunia, termasuk di Asia.

“Beberapa tahun belakangan ini ada kemunduran demokrasi, misalnya dalam hal kebebasan berekspresi dan pelibatan partisipasi publik dalam pemerintahan,” katanya.

Kini, demokrasi pun mulai terancam kembali setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP), yang merupakan warisan kolonial. Pengesahan RUKHP ini sudah di depan mata.

Lalu, bagaimana demokrasi di Indonesia ke depannya?

 

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!