Politik

Pembunuhan dan Pembungkaman Massal dengan Covid 19?


4 July 2021, 18:15
Dilihat   61

Jakarta, NusantaraKini.com ~

Apa yang terjadi saat ini, diam-diam seperti ada terasa yang tidak normal dan tidak beres sedang berjalan tanpa kompromi. Untuk kasus Indonesia, sejak malapetaka covid 19 melanda, tokoh-tokoh kritis dan oposan kepada pihak yang sedang berkuasa, mati satu per satu. Kematian mereka menerbitkan kebimbangan dan syak wa sangka bahwa jangan-jangan mereka dibunuh dengan covering wabah. Sah-sah saja kemasygulan seperti itu mengingat banyaknya gejala yang tidak wajar.

Sangat mudah membunuh seseorang ketika kontrol sudah tidak berada dalam keluarga. Pemikiran itu pulalah mengapa saat ini banyak orang enggan dirawat di rumah sakit. Karena begitu di rumah sakit, keluarga tidak bisa lagi menemani pasien di kamar rumah sakit. Yang datang wara-wiri dan memeriksa hanya orang-orang dengan pakaian astronot yang tidak jelas siapa.

Horor mati massalnya tokoh-tokoh penantang pihak yang berkuasa, secara diam-diam menerbitkan rasa masygul dan membuat suara-suara kritis meredup karena takut. Lama kelamaan, orang akan secara massal bungkam dan pasrah dengan kebedebahan keadaan yang dikontrol pihak berkuasa. Orang berhitung untuk menyuarakan kebenaran. Akhirnya keberanian masyarakat sirna dan pihak yang berkuasa menentukan sesuka-sukanya nasib manusia.

Sejak awal bencana covid 19 ini disinyalir sebagai buatan bio terorisme yang pecah dari Wuhan – China. Tapi aneh tak ada satu pihak pun, atau negara pun untuk berjuang menginvestigasi mengapa virus tersebut bocor dan menular luas ke seluruh dunia. Semua bungkam. Status keadaan dan dikte diatur oleh WHO. Negara bangsa menjadi budak WHO untuk menjalankan mandatory mereka.

Perhatian bukannya bagaimana menginvestigasi bocornya virus itu, malahan bagaimana mengamankan dan memuluskan vaksinasi massal. Padahal vaksinasi itu sendiri terbukti tidak dapat mencegah kekebalan masyarakat terhadap virus. Belum selesai virus varian yang pertama yang dasarnya itu membuat vaksin, hal mana vaksin dibuat bukan melewati standar uji klinis yang normal, sudah datang lagi varian virus delta dari India. Dan orang India yang disinyalir membawa virus itu, bisa-bisanya mendarat di Indonesia. Demikian juga, para pendatang dari RRC dimasukkan terus oleh pemerintah. Tanpa jeda. Lalu buat apa kebijakan pengendalian penularan virus kalau orang-orang dari luar terus didatangkan oleh pemerintah.

Pemerintah tidak bisa bilang bahwa yang mendatangkan bukan mereka. Lalu siapa? Kan Anda yang mengizinkan? Berarti Anda sendiri yang secara tidak langsung membunuhi warga dengan masuknya virus-virus itu. Apa supaya demikian warga jadi auto mati massal dan dengan itu tujuan yang tak terpikirkan oleh warga yang Anda rahasiakan dapat dengan mudah terwujud?

Lalu bagaimana nasib orang yang divaksin dengan produk vaksin varian pertama, padahal virus varian kedua yang malahan diderita orang? Jelas hal itu bego sekali. Jenis sakitnya apa, vaksinnya apa. Salah obat. Tapi bagi industri farmasi, tidak ada soal. Yang jelas, untung. Vaksin mereka terserap secara mandatory oleh negara. Di sini timbul keraguan untuk apa para operator negara itu bertindak merugikan rakyat semacam itu. Seolah ada kongkalikong atau konspirasi tertutup antara berbagai aktor yang mengambil keuntungan dari malapetaka kemanusiaan abad 21 ini.

Dan rakyat tidak sanggup bersuara sesuai kebenaran karena diteror oleh ancaman ketakutan sendiri bila jadi suatu kematian akibat wabah menargetkan mereka. Dan tentu juga cemas dikeroyok secara opini oleh gonggongan buzzers menjijikkan.

Itulah keadaan hari ini. Berada di antara bayangan dan ancaman kematian massal dengan label covid 19 serta merayapnya gerilya kediktatoran penguasa yang memanfaatkan otoritas di tengah keadaan darurat.

Basis penanganan malapetaka covid 19 bioterorisme bukan berdasarkan saintifik, tetapi lebih oleh dasar politik dan bisnis.

(Wedhank Jahe)

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!