Pilkada 2020

Terlibat Politik Praktis, Empat Pendamping PKH Dinsos Banggai Diberhentikan


18 September 2020, 7:50
Dilihat   1.5K

Nusantarakini.com, Banggai – 

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, resmi memberhentikan empat petugas tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Sulewesi Tengah. Empat tenaga PKH tersebut berinisial MR, TA, MS dan YG.

Surat Keputusan (SK) Pemberhentian atau pemecatan keempat petugas PKH itu, ditanda tangani langsung oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, Rachmat Koesnadi, tertanggal 26 Agustus 2020.

Pemencatan terhadap empat tenaga PKH didasari dari surat Bupati Banggai Nomor 465/235/Bag.Umum tanggal 10 Februari 2020 tentang surat pemberhentian SDM PKH, Telaah Kooordinator Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 20 Maret 2020 tentang pelanggaran kode etik SDM PKH di Kabupaten Banggai dan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banggai bernomor : 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020, 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020, 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 dan surat nomor 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tanggal 12 April 2020 tentang penerusan pelanggaran hukum lainnya.

Dimana menurut hasil pemeriksaan dokumen dari Bawaslu dan hasil pemeriksaan serta kajian terhadap empat petugas PKH Banggai, telah memenuhi unsur pelanggaran netralitas dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berupa aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan terlibat dalam aktivitas politik praktis.

Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Bab IV bagian kedua tentang kewajiban Pasal 9 dan bagian ketiga tentang larangan pada Pasal 10 Ayat f dan ayat i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tentang kode etik SDM PKH.

Dari informasi yang dihimpun metrosulteng.com, keempat tenaga pendamping PKH itu diberhentikan karena disinyalir membuat perjanjian atau kontrak politik dengan salah satu calon Bupati Banggai (Ir. H. Amiruddin Tamoreka) yang akan berkompetisi di Pilkada Serentak 2020.

Sehingga keempat mantan petugas PKH tersebut dinilai telah melanggar kode etik dan netralitas. (Sumber: metrosulteng.com)

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!