Opini

KAMI Datang Bukan untuk Pulang


20 August 2020, 20:43
Dilihat   1.9K

Nusantarakini.com, Jakarta –

Arah kehidupan bangsa dan negara akhir-akhir ini dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional. KAMI datang dengan delapan tuntutan. Bagaimana kalau tidak dipenuhi? 

Suasana meriah di Tugu Proklamasi pagi itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Prof. Sri Edi Swasono yang melangkah dengan tongkatnya menuju podium lalu memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wajah yang telah senja, 80-an tahun, itu tampak tulus dan penuh semangat, menyiratkan tekad kuat untuk perubahan Indonesia ke arah lebih baik. Khidmad dan mengharukan sekali. Tidak sedikit hadirin yang menghapus linang air matanya.

Ini bukan upaca nasional biasa. Sejumlah tokoh besar nasional–di antaranya Prof. Din Syamsuddin, Jendral (Purn) Gatot Nurmantiyo, Dr. MS Kaban, Prof. Rocmat Wahab, Titiek Suharto, Mutia Hatta dan Prof. Sri Edi Suwasono—berkumpul bersama lima ribuan massa. Ini upacara sangat serius yang dipersiapkan bukan karena rutinitas tahunan. Ini merupakan titik awal sebuah gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Indonesia saat ini, menurut KAMI, sudah melenceng dari nilai-nilai dasar dan cita-cita kemerdekaan. KAMI hadir untuk meluruskan kembali kiblat bangsa. Upacara Nasiomal pada Hari Konstituusi, 18 Agustus, di Tugu Proklamasi itu adala gebrakan perdana. Tampilnya pakar ekonomi senior yang dikenal bersih dan kritis, Sri Edi Swasono, sebagai dirigen lagu Indonesia Raya dan putri seorang proklamator Mohammad Hatta, Mutia Hatta, membacakan teks prolamasi memberikan suasana kebathinan tersindir yang sulit dilukiskan. Pilihan waktu, tempat dan petugas upacara sangat tepat untuk menggambarkan upaya gerakan moral meluruskan kembali arah bangsa yang telah melenceng.

Inilah sari di antara hal-hal kehidupan berbangsa yang dinilai telah jauh melenceng dari nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional yang dibacakan oleh sejumlah deklarator KAMI secara bergantian.

Pembangunan ekonomi, telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingkat kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar. Indonesia menjadi negara nomor 4 paling timpang, di mana segelintir orang menguasai kekayaan negara hampir secara mutlak. Satu persen penduduk terkaya menguasai separuh kekayaan negara dan empat orang terkaya memiliki kekayaan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk termiskin. Anehnya lagi, dengan dalih menanggulangi Pandemi Covid-19, pemerintah justru mengucurkan dana untuk membantu korporasi besar dan BUMN yang sudah merugi sebelum pandemi Covid terjadi.

Orientasi pembangunan ekonomi yang mengandalkan hutang –baik luar negeri maupun dalam negeri, telah menyebabkan beban rakyat semakin berat. Generasi mendatang, sejak lahir, telah menanggung hutang yang banyak. Sementara kecanduan impor –yang dikuasai oleh para mafia. telah menghancurkan kedaulatan dan kemandirian pangan serta industri nasional.

Pembangunan bidang politik, ditimbuni oleh praktik kekuasaan. Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat bagi kepentingan rakyat, tapi bagi kepentingan elit/oligarkhi politik. Partai-Partai Politik dan lembaga perwakilan rakyat telah menjelma menjadi sekutu rezim penguasa dan pengusaha untuk melakukan “persengkongkolan jahat” terhadap rakyat, bangsa dan negara.

Demokrasi Indonesia jauh dari nilai kejujuran, keadilan dan telah jatuh ke titik pragmatisme, oportunisme, transaksionalisme dan kriminalisme. Pilpres 2019 dinilai sangat curang dan paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Hampir 900 petugas Pemilu meninggal dunia tanpa penyidikan memadai. Unjuk rasa usai Pilpres di bulan Mei 2019 merenggut nyawa sembilan orang meninggal. Selain itu, 465 orang ditangkap, 74 diantaranya anak-anak dan informasi hilang 32 orang. Demikianlah sehingga pada tingkat global, demokrasi Indonesia anjlok 20 peringkat dan mendapat predikat sebagai negara dengan demokrasi cacat berkinerja paling buruk. Indonesia mengalami defisit kebebasan; dari status negara “bebas” menjadi “bebas sebagian”, tertinggal dibandingkan Timor Leste yang baru beberapa tahun lalu merdeka.

Di bidang sosial budaya, masyarakat terbelah. Praktik politik belah bambu adalah penyebabnya. Demi kepentingan politik, penguasa cenderung mengadu domba antara kelompok masyarakat dengan mempertajam issue primordial/sektarian, melakukan diskriminasi dan provokasi atas dasar SARA, menggunakan buzzer bayaran untuk menghancurkan lawan politik. Semua ini mengancam solidaritas social dan mengancam persatuan Indonesia.

Pembentukan Hukum (Regulasi) terlihat karut marut, melenceng dari cita-cita hukum nasional yaitu Pancasila sebagai filosofi grundslag (dasar Negara) dan Staat Fundamental Norm (sumber dari segala sumber hukum). Contoh sederhana adalah RUU HIP dan RUU BIP. RUU HIP jelas-jelas tidak hanya bertentangan dengan Pancasila malahan ingin mengganti pancasila dengan trisila dan ekasila yang membuka jalan lebar bagi bangkitnya Komunisme. Inilah tindakan makar terhadap Pancasila sesungguhnya.

Perppu nomor 1/2020 yang telah menjadi Undang-undang nomor 2/2020 dinilai bukan untuk melindungi dan menyelamatkan rakyat Indonesia dari pandemi covid-19, melainkan justeru untuk menyelamatkan sistem keuangan, BUMN serta korporasi besar. Pandemi Covid-19 hanya dijadikan sebagai alasan pembenar. Demikian juga UU nomor 3/2020 tentang Pertambangan Minerba hanya menguntungkan korporasi tambang,

Undang-undang nomor 19/2019 tentang KPK terbukti melemahkan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini nampak jelas, KPK saat ini mengalami kemandulan dan tak berdaya mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang berkaitan dengan kekuasaan.
RUU tentang Omnibus Law, khususnya cipta lapangan pekerjaan, dinilai sangat merugikan pekerja, petani, nelayan, masyarakat adat, UMKM dan Koperasi.

Demikian juga praktek penegakan hukum, dinilai sangat diskriminastif : tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum dijadikan alat pembungkam kalangan yang kritis atau yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Dalam prakteknya, dinilai terjadi transaksional.

Masih banyak hal lain yang juga diungkapkan pada Upacara 18 Agustus itu. Misalnya saja, masalah pendidikan dan sumber daya alam. Untruk itu KAMI mengajukan 8 tuntutan kepada Pemerintah dan/atau Penyelenggara Negara dan/atau Lembaga Negara.

Inti dari tuntutan itu antara lain adalah agar para penyelenggara negara mengembalikan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang disepakati pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit 5 Juli 1959. Penyelenggara Negara dituntut untuk tidak memberi peluang bagi bangkitnya komunisme dan ideologi anti Pancasila lainnya, tidak membiarkan aksi separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme serta menghentikan upaya memecah belah masyarakat.

Menuntut Penyelenggara Negara untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya. Mendesak Lembaga-lembaga Negara untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Pemerintah harus menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu. Pemerintah harus bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, tenaga kerja bangsa sendiri, UMKM dan koperasi, serta sektor informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing. Pemerintah dituntut bersungguh-sungguh menanggulangi Pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, adalah menuntut pemerintah untuk secara sungguh-sungguh dan tuntas mengusut pihak-pihak yang melalui jalur konstitusi berupaya merubah Dasar Negara Pancasila. Sebab, hal yang demikian adalah merupakan upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tuntutan KAMI itu jelas dan tegas. Tetapi bagaimana kalau pihak tertuntut tutup mata dan telinga : anjing menggonggong kafilah berlalu ? Soalnya, hal seperti itu sudah terjadi sebelumnya. Teriak rakyat menolak berbagai RUU seperti dipersoalkan di atas, tidak memberi pengaruh apa-apa. Bahkan suara Ormas Besar Islam –Muhammadiyah dan NU, dan MUI se-Indonesia yang akan melaksanakan Masirah Kubra berkaitan RUU HIPP – BIP pun tidak diperdulikan.

Let’s see, kita tunggu saja. Kata Din Syamsudin, salah seorang Presidium KAMI : “no point to turn”, tidak ada tempat untuk berbalik arah. Maju terus ! KAMI datang, bukan untuk pulang. Yang pasti, suara KAMI ternyata mendapat resonansi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Seperti berlomba, setiap provinsi dan kabupaten ingin mendeklarasikan KAMI daerah. Jadi, what will be going on?, sangat terantung respon para pengelola negara ini, kususnya Presiden Jokowi. Di tangannyalah sekarang bola panas itu.
Wallahu a’lam bisshawab. [mc]

*Dr. Masri Sitanggang, Ketua Panitia Masyumi Reborn.

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!