Rilis Pers

Kebebasan Berpendapat Dijamin Konstitusi: Hentikan Teror dan Intimidasi!


29 May 2020, 21:23
Dilihat   2.0K

Nusantarakini.com, Jakarta – 

Kebebasan Berpendapat Dijamin Konstitusi: Hentikan Teror dan Intimidasi!

Kami mendapatkan informasi bahwa rekan-rekan Constitutional Law Society FH UGM (CLS) Penyelenggara diskusi publik “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” mendapatkan teror dan Intimidasi, hingga ancaman pembunuhan, intimidasi untuk mengubah judul hingga membatalkan acara, hingga indikasi kriminalisasi atas dugaan makar. Bahkan Guru Besar Hukum Tata Negara FH UII yang diundang menjadi Narasumber pun mengalami teror.

Kami mengecam segala bentuk teror dan intimidasi tersebut, dan mendesak Pemerintah dan Kepolisian RI untuk melindungi warga negara yang mendapatkan teror dan ancaman tersebut. Kami juga dengan ini menegaskan :

1. Konstitusi Indonesia (Pasal 28 E, F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berkomunikasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Pemberangusan hak ini adalah pembangkangan terhadap Konstitusi.

3. Setiap pejabat publik mengemban posisinya dengan kewajiban menaati Konstitusi dan pelanggaran terhadap Konstitusi adalah alasan yang patut untuk menghentikan yang bersangkutan dari posisinya.

4. Diskusi publik ini juga merupakan bagian dari kebebasan akademik. Indonesia telah mengikatkan diri pada Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan UU 12/2005. Penjelasan umum pasal 13 Kovenan ini diatur “… anggota komunitas akademiki, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan.

5. Judul diskusi tidak melanggar sama sekali Konstitusi dan HAM. Pemberhentian Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B sehingga membincangkan pemberhentian presiden adalah membincangkan Konstitusi. Mereka yang menolak membicarakan pemberhentian presiden dalam UUD 1945 sebenarnya sedang menolak isi Konstitusi. [mc]

Indonesia, 29 Mei 2020.

Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, LBH Jakarta, AEER, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Kristen Indonesia, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND DN), YLBHI, ICEL, JATAM, WALHI, KPRI, Epistema Institute, HUMA, GREENPEACE, PWYP, AURIGA NUSANTARA, ICW, Solidaritas Perempuan, KIARA, Perempuan Mahardhika, IGJ, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), DEMA UIN Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment, CM, Solidaritas Pekerja VIVA.co.id (SPV), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB, Trend Asia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sajogyo Institute (SAINS), BEM Universitas Indonesia, KontraS, PurpleCode Collective, SERASI, GPPI, Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO), Forum Peduli Literasi Masyarakat (Filem), BORAK (Border Rakyat), AKAR-FMK (Akademisi Kerakyatan-Federasi Mahasiswa Kerakyatan), ELSAM, BEM KM IPB, BEM FH-UI, LBH Pers, LBH Semarang, AMAR Law Firm, Watchdoc, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, PILNET, HMI Komisariat FH UGM, FSBKU KSN, SENTAK (Satuan Emansipasi Tinjau Aksi), PUSAKO Universitas Andalas, KBUI-98, SAFENET, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, BEM KEMA UNPAD, BEM KM UGM, Aliansi Dosen untuk Reformasi Perguruan Tinggi (Aldoref-PT).

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!