Warkop-98

Mengapa ada Anggota DPRD Terima Bansos?


23 April 2020, 14:46
Dilihat   3.3K

Nusantarakini.com, Jakarta – 

Seorang anggota DPRD DKI yang istrinya adalah Kepala Sekolah SMPN diketahui menerima Bansos. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI lalu menengarai bahwa data Pemprov DKI Jakarta amburadul. Tuduhan ini terlalu prematur. Sebab para penerima bansos adalah rumah tangga yang memang masuk di daftar eksisting para penerima bantuan sosial. Kesalahan data mungkin ada tetapi dalam batas wajar yang bisa dijelaskan alasannya.

Para penerima bansos sembako adalah rumah tangga yang masuk di daftar eksisting para penerima bantuan dari Pemprov DKI Jakarta maupun data BDT Kementerian Sosial. Apa itu data eksisting bansos? Yaitu orang-orang yang masuk di dalam daftar penerima bantuan sosial Pemerintah. Penerima KJP Plus, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas, Kartu Pekerja Jakarta, Penerima bantuan Program Pangan Murah, PBI BPJS, dan Program PKH dan lainnya. Semua data eksisting itu sangat spesifik, ada nama, alamat dan Kartu Keluarganya. Data bantuan sosial ini dikumpulkan sudah sejak lama, dan terus diperbarui.

Lalu bagaimana ceritanya seorang anggota DPRD yang istrinya adalah Kepala Sekolah SMP bisa mendapatkan bansos? Kemungkinan besar rumah tangga yang bersangkutan pernah menerima bansos. Mungkin anaknya pernah menerima KJP Plus. Mungkin ada pembantu di rumahnya yang menerima PBI BPJS. Mungkin ada saudara yang tinggal di rumah menerima program PKH.

Coba dicek dulu, tanya diri sendiri. Kalau mau dilacak datanya di data eksisting juga pasti akan ketahuan. Kalau memang akhirnya ditemui yang bersangkutan benar pernah menerima bansos. Justru di situ keanehannya yang bisa ditanyakan. Kok anggota DPRD yang istrinya Kepala Sekolah SMP bisa sebelumnya menerima bansos? Kapan tahun pertama kali menerima? Siapa yang mendaftarkan ke data bansos? Jika memang ada persoalan kredibilitas, maka bisa ditelisik lebih jauh.

Selain soal salah sasaran, kita juga sadar ada persoalan lain lagi. Orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, tetapi tidak masuk daftar bansos eksisting. Mungkin mereka adalah pendatang baru. Mungkin mereka adalah pekerja musiman yang terjebak tak bisa pulang. Mungkin mereka adalah pemulung yang tak punya KTP.

Maka Pemprov DKI Jakarta juga tidak menganggap data eksisting sebagai data mati yang tak bisa diubah. Justru pembagian bansos tahap pertama ini jadi kesempatan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki datanya. Caranya, bagi yang merasa berhak menerima tetapi belum terdaftar datang ke RT untuk mendaftarkan diri. Ada formulir yang harus diisi. Bagi yang mendapatkan bansos tapi sebenarnya merasa mampu, tolong bantuannya kembalikan ke RT. Jangan dibagi sendiri ke orang lain. Agar ada berita acara dari RT yang memungkinkan rumah tangganya untuk dicoret dari daftar bansos.

Akurasi data memang sangat penting untuk menjalankan program pemerintah. Termasuk pembagian bansos ini. Dibutuhkan kejujuran dan kredibilitas dari berbagai pihak untuk menyusun data yang akurat. Misalnya, jika keluarganya merasa mampu, ya jangan mendaftarkan anaknya menjadi penerima KJPPlus. Jangan karena memegang kuasa di sekolah atau di RT lalu mendaftarkan diri atau saudaranya menjadi penerima bantuan sosial pemerintah. Tindakan-tindakan tak terpuji seperti ini akan membuat data pemerintah tidak akurat. Lebih jauh lagi membuat program jadi tidak tepat sasaran.

Bisa dicek, persoalan akurasi data seperti ini bukan hanya persoalan Jakarta. Semua daerah mengalaminya.

Yang membuat berbeda. Walau menyadari kelemahan data yang ada Pemprov DKI Jakarta tak mau menunggu. Sadar bahwa saat ini orang-orang yang memang miskin sudah diujung kejatuhan. Pekerjaan mulai hilang, penghasilan mulai seret. Tidak akan keburu jika mereka masih harus menunggu lama demi verifikasi data lebih dulu. Maka Pemprov DKI Jakarta lebih memilih menyelamatkan nyawa lebih dulu, data menyesuaikan kemudian. Bantuan disalurkan, sembari verifikasi dan koreksi data dilakukan sambil jalan.

Ada yang mengkritik. Tapi menurut saya, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil langkah yang tepat. [mc]

*Tatak Ujiyati, Anggota TGUPP DKI Jakarta.

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!