Nusantarakini.com, Jakarta –
Ikhsan Kurnia mengeluhkan pendapatnya tidak tercover dalam berita yang dikeluarkan oleh NK. Karena itu, dia ingin melengkapi pemberitaan tersebut.
Sebagai salah satu narasumber, dia merasa berhak untuk mendapatkan muatan berita atas acara penting yang dihelat oleh DPP PBB tersebut, karena terkait dengan penentuan sikap yang akan diambil oleh para caleg untuk memuluskan tujuan meraup kursi di berbagai Dapil. Sebagai salah satu caleg untuk wilayah Ciamis, Ikhsan Kurnia tentu sangat berkepentingan dengan hal tersebut. Itulah sebabnya dia telah mengungkapkan pokok-pokok pikirannya di Jakarta pada 31 Desember tahun lalu.
“Berita di Nusantarakini.com tersebut sangat tidak berimbang. Hanya mengangkat perspektif pembicara yang setuju dan memahami langkah Ketum. Sementara pandangan-pandangan saya yang juga sebagai pembicara, yang memberikan perspektif kontra-kritis terhadap langkah Ketum, sama sekali tidak disebutkan,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Ikhsan Kurnia memberikan beberapa poin yang telah dia sampaikan dalam acara Refleksi Akhir Tahun DPP PBB. Dia meminta untuk mencermati karakteristik dan implikasi Pemilu serentak yang akan dihelat pada April 2019 itu.
1. Tentang perkara Duverger Law, yaitu adanya hubungan antara sistem kepemiluan dan sistem kepartaian.
2. UU no. 7 thn 2017 tentang Pemilu mengandung semangat untuk memperkuat sistem presidensil, di sisi lain menyederhanakan sistem multi partai.
3. Dampaknya tingkat multi partai rendah, ini ancaman buat partai kecil. Kedua, hubungan Pileg dan Pilpres sangat erat. Teorinya jelas, pakai Mark P.Jones. Bahwa pemilu serentak dg formula 1 putaran (sejatinya pakai Majority Run Off namun karena cuma dua Paslon, jadinya mirip seperti formula plurality) membuat hubungan pileg dan Pilpres sangat kuat, dan tingkat multipartai rendah.
4. Terbukti riset ETOS Institut mengatakan bahwa pilihan partai ditentukan oleh 33% dukungan capres.
5. Karena itu, PBB mau tidak mau harus memilih salah satu, antara dukung 01 atau 02. Saya sarankan dukung 02 karena itu ijtihad kolektif/konsensus umat. Lagi pula coat-tail effect (efek ekor jas) jika PBB dukung Jokowi cuma 4%. Tidak signifikan.
6. Pilihan posisi netral atau kanan kiri oke tidak strategis. Pilihan terbaik diantara pilihan yang ada adalah dukung 02.
7. Ada perubahan arah angin. Paslon PAS potensial menang. Pemilih loyal Jokma hanya sekitar 30%an. Dan survey internal BPN mengatakan selisih prosentase pemilih loyal Jokma vs PAS hanya sekitar 3%.
8. Party ID rendah, cuma 11,7%. Artinya kekuatan Pileg ada pada caleg. Sementara rekrutmen caleg pusat perlu dievaluasi.
9. DPT 192 juta, PBB harus siap dapat 7,68 juta suara. Dengan asumsi pemilihnya 80%, minim2nya harus dapat sekitar 6 juta suara.
10. Baiknya fokus di 30 Dapil potensial. (vtr)
