Nusantarakini.com, Bandung –
Situasi politik yang menghangat jelang Pilkada Serentak 27 Juni 2018 membuat pentolan gerakan buruh Jumhur Hidayat terjun gelanggang konsolidasi di berbagai titik Jawa Barat (Jabar) guna pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik).
“Kaum buruh, petani dan kalangan usaha kecil harus berjuang memastikan kemenangan Asyik demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Pasangan ini satu-satunya yang memiliki gagasan untuk menyelamatkan Jabar dari agresi kekuatan asing yang menghancurkan Indonesia,” ajak Jumhur melalui pesan elektronik kepada redaksi Nusantarakini.com, Minggu (24/6/2018).
Mantan narapidana politik Nusakambangan di era Orba tersebut menegaskan, berbagai kekuatan agresi beberapa negara khususnya Barat dan RRC sedang mengintai Indonesia yang pada akhirnya akan meminggirkan rakyat dan mendisintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.
Dia menyayangkan, kekuasaan nasional seolah memberi jalan bagi agresi tersebut. Dari pantai timur Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur saat ini sudah jadi kantong-kantong bercokolnya agresi dengan berkedok investasi yaitu sambil mendatangkan tenaga kerja asingnya.
“Termasuk Jabar dan Banten sudah mulai ada kantong-kantong orang asing, sehingga Indonesia benar-benar dalam bahaya. Dengan kata lain, kekuatan investasi asing yang mendatangkan bahan baku, teknologi, modal dan tenaga kerja asing bukanlah cara yang bisa kita terima karena secara agregat tidak banyak menguntungkan rakyat Indonesia!” kecam pendiri Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), yang berjibaku meraih jutaan suara rakyat bagi Jokowi di Pilpres 2014 lalu.
Saat Kampanye Akbar Cabup dan Wabup Sumedang Eka-Agung (Mantap) nomor urut 5 yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PBB di Lapangan Bola Citimun Cimalaka Sumedang, Sabtu kemarin (23/6/2018), Jumhur turut menjadi juru kampanye dan berorasi mengajak rakyat mencoblos Mantap di Sumedang dan Asyik di Jabar, serta mengecam keras rezim Jokowi yang membiarkan agresi asing.
“Bila tidak ada ketegasan dari kekuasaan nasional dalam menghadang agresi asing bahkan cenderung menjadi calo asing, maka tiada kata lain, perjuangan dari daerah harus dilakukan termasuk dari level Kabupaten Sumedang dan Provinsi Jawa Barat. Kalau ada kebijakan nasional yang akan merugikan rakyat daerah maka para kepala daerah harus melakukan perlawanan sambil bergandengan tangan dengan rakyat yang dipimpinnya,” seru Jumhur Hidayat. [mc]
