Nusantarakini.com, Jakarta –
Isteri Yudi Syamhudi Suyuti, kembali diperiksa atas kasus tuduhan pelanggaran UU ITE. Kasus ini akibat aduan dari pihak Group Lippo yang mempersoalkan beredarnya tulisan tentang The Lippo Way.
The Lippo Way ini sendiri seperti yang terekam dalam jejak digital, dapat ditemukan bilamana dicari dengan bantuan mesin pencari google.
Nelly Juliana, isteri Yudi Syamhudi, diketahui bukanlah penulis Lippo Way tersebut. Silakan dibaca: http://pribuminews.co.id/2017/09/18/inilah-posting-lippo-way-yang-akhirnya-nelly-juliana-rosa-siringoringo-jadi-tersangka/
Sebab itu, Yudi heran mengapa justru isterinya yang dipersoalkan secara hukum.
Terkait kasus tersebut yang telah menyita kesibukannya dalam mempersiapkan tuntutan Sidang Istimewa pada 29 September tersebut, Yudi menyampaikan pemberitahuan dan pesan sebagai berikut bagi rakyat yang akan menghadiri acara tersebut.
***
PEMBERITAHUAN
Hari ini saya dan isteri mau ke Bareskrim Cyber diperiksa sebagai saksi isteri saya yang tersangka karena UU ITE, Lippo Way. Sedangkan isteri saya akan diperiksa kembali untuk tambahan BAP-nya. Kemarin saya sudah memberikan SURAT PEMBERITAHUAN kepada Kapolda, tetapi dijawab harus menyertakan surat resmi Undangan RDPU dari DPR, baru bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita….
Karena hari ini saya harus menemani isteri saya dan juga akan dijadikan saksi terkait masalah isteri saya, maka baru setelah itu atau besok saya akan ke DPR untuk serahkan Surat Resmi kembali lewat jalur normatif SETJEN DPR RI untuk permintaan RDPU.
Dari lobby ke anggota-anggota DPR sampai sekarang belum ada kepastian dan mungkin dari SETJEN juga sulit mendapatkan waktu. Jadi saya putuskan, jika DPR sudah pasti tanggal 29 September 2017 menerima kita untuk RDPU, kita lanjutkan !!!. Akan tetapi jika 29 September 2017 DPR tidak menjadwal kita untuk RDPU soal Sidang Istimewa, kita tunda sampai DPR memberi ruang penyampaian aspirasi ke kita.
Karena jika kita paksakan untuk tetap datang tanpa kepastian, justru perjuangan kita akan mencelakakan banyak orang dan kita tidak mau itu terjadi.
Rakyat Banyak saat ini sudah jengkel dengan Rezim Jokowi, Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan, tapi jangan sampai kita malah dijadikan TUMBAL KEKUASAAN. Sehingga kita memilih TETAP MENUNGGU KEPASTIAN DPR SECARA FORMAL.
Kita tidak mau PERJUANGAN MURNI DAN LUHUR INI DIRUSAK. KARENA AGENDA KITA ADALAH SIDANG ISTIMEWA DAN PEMAKZULAN JOKOWI SECARA KONSTITUSIONAL. BUKAN AGENDA LAIN DAN KITA TIDAK MAU DIANGGAP MENDOMPLENG ISSUE-ISSUE KECIL YANG SEBETULNYA ADALAH DAMPAK-DAMPAK DARI PERMASALAHAN YANG KAMI MINTA KE DPR UNTUK ADAKAN SIDANG ISTIMEWA.
Jakarta, 26 September 2017
Yudi Syamhudi Suyuti
Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia. (ke9)
