Nusantarakini.com, Jakarta –
Presiden berencana mengeluarkan Perpres tentang penguatan karakter untuk mengganti Permendikbud yang mengatur tentang Full Day School (FDS). Jika Perpres tersebut masih mengatur FDS, maka patut ditolak!
Hal ini bukan karena semata-mata akan menggusur Madrasah Diniyah (biarlah ini menjadi hak paten NU); tetapi karena beberapa alasan berikut:
1. FDS itu cocok untuk kelas menengah ke atas yang kedua orang tuanya sibuk kerja, akhirnya memasukkan anak ke sekolah FDS hitung-hitung sebagai penitipan anak. Bagi orang menengah ke bawah yang orang tuanya mempunyai waktu luang tentu akan menjadikan keluarga sebagai sarana utama pendidikan anak.
2. FDS akan menyusahkan orang-orang yang kurang mampu, karena harus menyiapkan ongkos yang banyak dan bekal makan yang cukup, tentu dengan lauk yang tidak “malu-maluin.” Kalau di rumah bisa lauk apa saja.
Bagi orang kaya ini tidak masalah karena anaknya dikawal sopir dan pembantu yang siap melayani kebutuhan anak-anaknya. Nah kalau anaknya orang tidak mampu bagaimana? Apakah ongkos 2 ribu cukup untuk seharian? Sementara anak orang kaya ongkosnya 20 ribu.
3. FDS juga akan merenggut hak anak untuk bermain. Padahal masa anak-anak adalah masa terindah untuk bermain. Pendidikan informal di lingkungan sekitar tentu akan lebih bermanfaat dibandingkan pendidikan formal yang terlalu kepanjangan. Keceriaan dan kebahagiaan anak di atas segala-galanya. Pemerintah jangan merenggutnya melalui kebijakan FDS. Ingat ya dulu waktu masih anak-anak bisa bermain apa saja, sekarang kasih kesempatan ke anak-anak juga. “Memang hanya bapak/ibunya doang yang pingin main?” [mc]
*Sya’roni, Ketua Presidium PRIMA
(Perhimpunan Masyarakat Madani).
