Warkop-98

Copras Capres Jenderal Tito di Mata Mahasiswa Turki


31 July 2017, 8:06
Dilihat   2.8K

Nusantarakini.com, Ankara – 

Setelah berahkirnya masa jabatan Badrodin Haiti pada awal tahun 2016 lalu publik dikejutkan dengan keputusan politik yang diambil oleh Presiden Jokowi dengan merekomendasikan nama Tito Karnivan sebagai calon tunggal kapolri. Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dan persetujuan di parlemen pada tanggal 16 Agustus 2016 Tito Karnivan secara resmi menjabat pimpinan tertinggi di lembaga kepolisian. Keputusan Presiden Jokowi secara tidak langsung menganulir atau meghapus istilah senioritas dalam transisi kepemimpinan (kapolri) di lembaga kepolisan atau dengan kata lain objektifitas presiden lebih didasari pada prestasi individu bukan pada persoalan senioritas.

Tentu saja secara objektif kita tidak dapat mengenyampingkan prestasi Tito Karnivan selama menjadi anggota Polri, sebut saja keberhasilan beliau dalam melakukan penangkapan “Putra Mahkota Cendana” pada tahun 2001 silam, penangkapan DPO konflik Poso serta peran penting beliau dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus Terorisme yang menjadi isu keamanan penting di Indonesia. Deretan Prestasi ini tentunya menjadi fakta yang tidak terbantahkan sekaligus menjadi alasan Presiden Jokowi menggunakan hak Prerogratifnya untuk memilih Tito karnivan dibandingkan sederet nama jendral besar lainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam system penyelenggaraan pemerintahan kepolisan memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam upaya pemilihara keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya penegakan hukum serta tentu saja memberikan perlindungan, pengayoman dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam koteks hari ini popularitas lembaga kepolisian mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Rendahnya tingkat kepercayaan publik pada lembaga kepolisan tentu saja disebabkan oleh banyak faktor.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian setidaknya dapat dilihat melalui beberapa fenomena besar yang terjadi di tanah air beberapa waktu lalu. Salah satunya “Aksi Bela islam” yang mengharuskan kepolisian mengambil langkah langkah strategis namun tidak populis atau bahkan membuat citra kepolisian menjadi semakin buruk di mata publik. Setidaknya ada 2 paradigma yang terlihat muncul diranah public.

Pertama padangan kalangan konservatif yang menilai kepolisian tidak menjalankan fungsinya dengan baik bahkan cenderung memberikan perlindungan kepada seseorang (ahok) sehingga ada stigma yang mengatakan bahwa kepolisan tidak netral dan tidak serius dalam upaya penegakan hukum.

Pandangan kedua dari kalangan liberal yang melihat bahwa kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik.
Intervensi publik yang ditopang oleh kekuatan politik membawa kepolisian terjebak pada ranah-ranah politik sehingga pada ahkirnya upaya mewujudkan professionalitas dan netralitas sering kali menemui kendala. Kebijakan-kebijakan yang diambil tidak lagi diukur melalui pertimbangan profesionalitas namun diukur pada popularitas atau apakah sebuah kebijakan akan mendapat dukungan publik atau sebaliknya.

Peran kepolisian dalam beberapa kasus penting belakangan ini setidaknya membawa Kapolri Jenderal Tito karnivan menjadi salah satu figure yang intens tampil dihadapan publik, tentu saja intensitas ini kemudian berdampak pada tingkat popularitas, sehingga pada ahkirnya sebagian kalangan memasukan nama Tito Karnivan sebagai kandidat calon Wakil Presiden 2019. Namun tentu saja, isu atau poling yang dimainkan saat ini dapat menggangu kinerja Tito sebagai Kapolri dan merugikan masyarakat sebab seyogyanya kepolisian memiliki sederet pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan.

Dalam hemat saya terlepas dari kepentingan pemilu 2019, kepolisian dibawah kepemimpinan Tito karnavian sebaiknya fokus untuk memutus mata rantai mafia atau pelaku kejahatan yang menjadikan Indonesia sebagai target utama tindak kejahatan seperti perdangangan narkotika atau bahkan menjadi sasaran aksi radikal dan terorisme dibandingkan mengurusi trand popularitas dan terjebak dalam permainan politik yang terus di mainkan para elite. [mc]

*Syafri Hariansih, Mahasiswa S3 Hukum, Universitas Ankara Turki.

Facebook Comments

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!