Nusantarakini.com, Jakarta –
SEMALAM diskusi Indonesia Lawyers Club membahas sengkarut Pansus KPK di DPR berlangsung panas, meriah dan memakan durasi lebih lama dari biasanya.
Semalam pula dua wajah komisi anti rasuah itu disuguhkan kepada publik. Wajah sebagai pemberantas maling-maling berdasi dan wajah lembaga yang dituding menyalahgunakan posisi. Saya menyimak dengan seksama sambil menikmati kemacetan di simpang jalan tugu Pancoran.
Dari sekian narasumber yang memaparkan pendapat, Anggota Pansus KPK bernama Arteria Dahlan menjadi narasumber yang paling menyita perhatian saya kendati dirinya bukan menjadi pembicara utama yang duduk di barisan meja depan. Dengan berani dia memaparkan sederet penyalahgunaan wewenang yang dilakukan KPK selama ini.
Anggota dewan berlatar belakang advokat ini mengungkap temuan bahwa KPK kerap melakukan penyalahgunaan wewenang. Mulai dari intimidasi kepada saksi, pembunuhan karakter kepada terduga korupsi, pengusutan kasus yang tebang pilih, mandeknya perkembangan kasus besar, pembangkangan terhadap temuan BPK, prosedur penyadapan yang keliru, hingga tudingan transaksional dalam mengusut sebuah perkara.
Pernyataan Arteria ini tak hanya membuat suasana diskusi menjadi sunyi seketika, tetapi juga membuat dahi saya mengkerut. Apa iya KPK melakukan kejahatan wewenang seperti itu.
Karena sepengetahuan saya, KPK adalah lembaga yang mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Bagaimana tidak, lembaga ad hoc ini sudah menelan banyak korban selama berdiri. Mulai dari menteri, anggota DPR, kepala daerah, penegak hukum, pengusaha, hingga jendral sekalipun.
Namun demikian, pernyataan Arteria juga tidak bisa dianggap ngarang dan diabaikan begitu saja. Sebab, pihaknya mengaku sudah memiliki banyak bukti dan saksi. Bahkan saksi yang memberikan keterangan rela memberikan cap basah sebagai tanda bukti. Terlebih, pernyataan dan temuan Arteria dan tim Pansus Angket KPK juga diamini oleh praktisi hukum seperti Mahfud MD, Johnson Panjaitan dan lain sebagainya.
Segala temuan yang mereka anggap fakta harus ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi. KPK juga harus berani dikoreksi dan menjawab segala tudingan tersebut. Bagaimanapun KPK adalah lembaga yang menggunakan anggaran negara.
Jangan sampai amanat dan kepercayaan besar yang didapat selama ini disalahgunakan oleh sederet oknum. Kita juga tentu tidak akan rela bila perangkat negara melakukan abuse of power.
Kita perlu sadari bahwa semulia dan sebersih apapun KPK, isinya tetaplah sekumpulan manusia Indonesia bukan barisan malaikat tanpa dosa. Jangan mengartikan kritik kepada KPK menjadi sesuatu yang dianggap melemahkan dan tabu untuk diperbincangkan.
KPK harus berani berdebat dan menjabani tantangan angket DPR. KPK harus menjawab dan mengungkap fakta sebenarnya. Tunjukan kepada publik kalau segala tudingan tersebut tidak benar.
Soal pendapat bahwa angket hanya untuk posisi tawar DPR kepada KPK yang sedang mengusut megaskandal e-KTP yang melibatkan orang top di Senayan jangan terlalu dipikirkan. Tetap fokus usut kasus tersebut sampai akar-akarnya.
Kasih tahu kepada publik siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menerima, dan segera proses mereka yang terlibat, bukan hanya pamer pernyataan berbau politis di media massa.
Sementara terkait legalitas dan keabsahan angket DPR saya kurang mengerti. Jangankan masyarakat biasa yang tak menguasai ilmu hukum, para professor hukum tata negara saja faktanya masih berdebat dan belum satu suara.
Tapi bagi saya, mau itu namanya angket atau apapun, segala tudingan dan temuan yang dialamatkan harus diklarifikasi bahkan kalau perlu dikonfrontir hingga tuntas. Ini zaman terbuka, masyarakat akan menyimak dengan seksama dan menilai fakta sebenarnya.
Sebagai warga negara yang bayar pajak meski terkadang telat, saya tidak mau KPK dilemahkan. Saya ingin KPK terus berjuang memerangi korupsi dan membabat habis para koruptor.
Masyarakat ingin negara ini bersih dan tindakan koruptif tidak menjadi budaya bangsa. Ayo KPK, datangi DPR dan tunjukkan kepada rakyat Indonesia yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.
Berani Jujur Hebat…
*Tb Ardi Januar, Pengamat Sosial Politik. [mc]
