Nusantarakini.com, Jakarta –
Untuk para ahli ekonomi mungkin bisa menyambung tanda-tanda perubahan sosial politik. Juli 2017 itu tahun fiskal, dan rata-rata perusahaan swasta saat ini kondisi keuangannya defisit sangat parah.
Menurut info dari seorang ahli ekonomi-politik yang sempat saya berdiskusi beberapa waktu lalu, defisit swasta mencapai puluhan persen. Bahkan strategi para konglomerat taipan yang menyusup ke berbagai BUMN untuk kepentingan usahanya justru malah merugikan negara. Membuat APBN semakin kosong.
Ekonomi berantakan, Rezim Jokowi berusaha dengan pat gulipatnya ingin menyerahkan pemulihan ekonomi ke tangan Cina (RRC) melalui program infrastrukturnya. Dan sentralnya ada di Reklamasi Jakarta yang terkait juga dengan Meikarta. Melalui China Investment dan Lippo Intl Group, Jokowi membuka pintu pengambil alihan Indonesia ke Tangan Cina.
Dan Cina tidak berpikir gratisan atau bersedekah. Tentu akan ambil alih, mulai dari fundamental mata uang, tanah dan sumber-sumber kemakmuran lainnya.
Ini penjajahan dan akan bisa terjadi pengusiran orang-orang pribumi.
Semua sudah kita laporkan ke Komnas HAM. Jika hanya soal korupsi, itu tempat lapornya di KPK. Tapi ketika sudah menyangkut penjajahan (kolonisasi) yang menurut hak azasi manusia adalah kejahatan kemanusiaan terberat, maka Komnas HAM tempat lapornya. [mc]
*Yudi Syamhudi Surati, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI).
