Nusantarakini.com, Jakarta-
Lima hari Menjelang Pilkada Serentak 2017, ILUNI UI mewaspadai adanya potensi konflik yang akan terjadi bila pilkada nanti dilakukan dengan curang. ILUNI UI menilai bahwa satu-satu cara untuk menghindari konflik adalah seluruh elemen bangsa dan timses paslon pilkada untuk menahan diri dan tidak menempuh jalur curang untuk menang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua ILUNI UI Badan Hukum, Ima Soeriokoesoemo dihadapan Ketua MPR dan Tokoh Bangsa lainnya dalam diskusi menyongsong pilkada Jujur dan Adil di Gedung DPR RI pada 10 Februari 2017.
Dalam diskusi tersebut dipaparkan kecurangan yang membuat resah masyarakat diantaranya adalah penggandaan KTP, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dan dugaan politik uang.
Ketua MPR RI, Zulfikli Hasan dalam sambutannya mengatakan proses demokrasi Indonesia sudah kian matang, selama 19 tahun kita berdemokrasi, Indonesia telah banyak mencontohkan bagaimana perselisihan pilkada diselesaikan dengan jalur hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas kekisruhan menjadi final dan diterima oleh masyarakat kita. Tidak ada konflik yang berlarut-larut dan berkepanjangan.
Zulkifli menambahkan di Daerah NTT yang mayoritas katolik dipimpin oleh ketua DPRD yang Muslim dan tidak ada masalah. Di Kalimantan Barat, Gubernurnya memeluk agama minoritas dan tidak ada masalah. Di Sula Maluku Utara, Paslon keturunan etnis tionghoa menang dan tidak ada masalah.
Pilkada 2017 ini kan yang ramai hanya Jakarta, karena soolah-olah yang menang jakarta bisa jadi Presiden seperti Pak Jokowi. Tambahnya.
Sejumlah pemuka agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konguchu hadir dalam diskusi ILUNI tersebut, menyampaikan doa dan harapannya agar proses Pilkada serentak 2017 berlangsung jujur, adil dan damai. Para pemuka agama tersebut yakin dengan berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berikhtiar sungguh-sungguh untuk mewujudkan pilkada jujur dan adil, Indonesia akan memiliki pemimpin yang lebih baik untuk bangsa dan negara.
ILUNI UI menghimbau kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri untuk menjadi aparat merah putih, bukan aparat pasangan calon. Kita butuh Polisi yang merah putih bukan polisinya pasangan calon peserta PILKADA. Kenetralan instansi tersebut adalah jaminan pilkada yang jujur, adil dan damai. (mc)
