iklan
Analisa

PEMBUNGKAMAN DEMOKRASI


17 December 2016, 12:59
demokrasi-dibungkam
Dilihat   444

Nusantarakini.com, Jakarta-

Selama sepuluh tahun masa pemerintahan Jendaral (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), tidak ada Tokoh atau Aktifis yang sangat keras sekali mengkritisi jalannya pemerintahannya ditangkap dan ditahan.

Penulis dan 5 teman-teman aktifis dari Taman Ismail Marzuki (TIM) pernah ditangkap Polda Metro Jaya karena kami Aksi Tolak Pasar Bebas Asean-China saat pertemuan kepala Pemerintahan Asean-China thn 2010 di Jakarta. Penangkapan itu berlangsung dari pukul 16.00 sd pukul 21.30. Ketika penyidik Polda saat itu mau bikin BAP kami. Kami Tolak, karena penangkapan tidak memiliki dasar hukum. Aksi Kami Tolak Pasar Bebas Asean-China sah secara Konsitusi soal Aksi.

Memang ada beberapa yang ditangkap, ditahan dan diadili serta dipenjara seperti Pandapotan Lubis. Penulis sering memanggilnya Lurah TIM, tempat kumpul para aktifis Pro Demokrasi.

Lubis saat itu ditahan beberapa bulan dengan tuduhan pasal penghinaan Presiden. Tapi setelah keluar dari Tahanan, Lubis dan Eggi Sujana ajukan yudisial review ke MK agar pasal Penghinaan direvisi. Dan sekarang Pasal Penghinaan Presiden itu tidak berlaku lagi.

Di Era Presiden Jokowi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), penangkapan dan penahanan serta mengincar Para Tokoh dan Aktifis yang konsisten perjuangkan Nasib Rakyat dan Kritis terhadap Pemerintah tak henti-hentinya. Dengan tuduhan lakukan Makar para Tokoh dan Aktifis ditangkap, diinterogasi dan ditahan dengan tuduhan dan pasal yang berubah-ubah. Bahkan Puteri Proklamator Ir Soekarno, Rachmawati juga ikut ditangkap.

Sejumlah tokoh dan aktifis lainnya ikut ditangkap seperti Ratna Sarumpaet, Mayjen (Purn) Kievlan Zein, Brigjen (Purn) Adityawarman Thana, Sri Bintang Pamungkas, Eko Gerindra, Firza Kakak beradik Rizal Kobar dan Jamran AMJU dan belakangan Hatta Taliwang, mantan Anggota DPR RI dari PAN dan Direktur Institute Ekonomi dan Politik Soekarno Hatta.

Penangkapan ini menuai protes berbagai kalangan. Kecaman dan kritikan keras sejumlah kalangan. Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai mengecam penangkapan ini sebagai tindakan represif. Bahkan menurutnya Makar juga adalah Hak Kositusional setiap Warga Negara. Katanya lagi, jangan kan kritik kepada penguasa, menjatuhkan saja boleh asal konsitusional. Natalius juga anggap penangkapan ini bisa mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power.

Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI kritik penangkapan Tokoh dan aktifis ini adalah kemunduran demokrasi dan mengingatkan jangan sampai kita menjadi negara polisi.

Penulis juga di berbagai tulisan, sebutkan penangkapan dan penahanan sejumlah aktifis sebagai sebagai pertanda akan jatuh nya penguasa. Karena rezim telah membungkan demokrasi.

Jangan sampai Istana merasa sudah bisa kendalikan DPR sehingga semena-mena menangkap aktifis. Karena Ketua DPR yang juga Ketum Partai Golkar itu dianggap sudah berkomitmen mengawal dan menjaga kekuasaan Jokowi sampai akhir periodenya.

Sikap dan langkap Ketua DPR seperti di atas adalah menyalahi fungsi kontrol terhadap pemerintah. Dan jelas pembungkaman demokrasi yang nyata antara pemerintah dan DPR. Ini tanda matinya demoktasi di negeri ini.

Jakarta, 17 Desember 2016

*Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)

(*mc)

Facebook Comments
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
Close
Download Premium Magento Themes Free | download premium wordpress themes free | giay nam dep | giay luoi nam | giay nam cong so | giay cao got nu | giay the thao nu